Selasa, 03 Juli 2018

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 - Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal


Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal ini menyatakan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal

Berikut kami uraikan beberapa point penting dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, khususnya untuk Implementasi PPK:
  • Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.
  • Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut: (a). berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; (b). keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan (c). berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
  • Pasal 4 menyatakan: (1) Penyelenggaraan PPK pada TK bertujuan untuk menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran. (2) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar memiliki muatan karakter yang lebih besar dibandingkan dengan muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. (3) Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
  • Pasal 5 menyatakan:
(1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: (a). sekolah; (b). keluarga; dan (c). masyarakat.
Sekolah merupakan Satuan Pendidikan Formal.

(2) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh sekolah pada: (a). TK diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan (b). satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan  Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

(3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.

(4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.
  • Pasal 6 menyatakan:
(1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: (a). kelas; (b). budaya sekolah; dan (c). masyarakat.

(2) Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan: (a). mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; (b). merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik; (c). melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan (d). mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

(3) Pendekatan berbasis budaya sekolah dilakukan dengan: (a). menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; (b). memberikan keteladanan antar warga sekolah; (c). melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah; (d). membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; (e). mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; (f). memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan (g). khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

(4) Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan: (a). memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong; (b). melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan (c). mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.
  • Pasal 7 menyatakan:
(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah.

(2) Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.
  • Pasal 8 menyatakan:
(1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah berperan sebagai: (a). inovator; (b). motivator; dan (c). kolaborator.

(3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru berperan antara lain sebagai: (a). penghubung sumber belajar; (b). pelindung; (c). fasilitator; dan (d). katalisator.

(5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan PPK dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 9 menyatakan:
(1) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama: (a). antar Satuan Pendidikan Formal; (b). antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan (c). antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.

(2) Lembaga lain yang terkait paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

(3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.

(4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

(5) Kegiatan Kokurikuler merupakan kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ekstrakurikuler wajib Ekstakurikuler selain pramuka.

(7) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib oleh pemerintah daerah disampaikan kepada satuan pendidikan, dengan memperhatikan hak-hak peserta didik.
  • Pasal 10 menyatakan:
(1) Kerja sama merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

(2)Rekomendasi merupakan rekomendasi tertulis yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama sebagaimana pada ayat (1).
  • Pasal 11 menyatakan:
(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

(2) Penyelenggaraan PPK dalam 5 (lima) hari sekolah mempertimbangkan: (a). kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; (b). ketersediaan sarana dan prasarana; (c). kearifan lokal; dan (d). pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

(3) Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan ketersediaan jumlah pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah pendidik sesuai dengan mata pelajaran.

(4) Ketersediaan sarana dan prasarana paling sedikit meliputi: (a). ketersediaan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajar; (b). ketersediaan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan (c). akses transportasi dari dan menuju sekolah.

(5) Kearifan lokal sesuai dengan karakteristik dan ciri khas daerah.
  • Pasal 12 menyatakan:
(1) Pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan di daerah dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan melibatkan unit pelaksana teknis lainnya di lingkungan Kementerian.

(2) Pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Pasal 13 menyatakan:
(1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk: (a). menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK; (b). melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga di wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan PPK; (c). memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan PPK; (d). menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; (e). menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan PPK di sekolah; dan (f). melakukan sosialisasi penyelenggaraan PPK.

(2) Dinas pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal.


Untuk mempelajarinya lebih lengkap, silakan Anda unduh file pdf untuk Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 - Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal pada link yang sudah kami sediakan di bawah ini:

Download Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018


Demikian informasi tentang Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 - Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Semoga dapat bermanfaat. Kritik dan saran saya harapkan untuk bahan perbaikan blog ini pada masa yang akan datang. Blog komunitaspkb.com ini merupakan blog informasi dan berita terkini seputar dunia pendidikan seperti informasi PPG Dalam Jabatan, UKG, PKG, Sertifikasi, CPNS, Inpasing, PKB dan info penting lainnya. Untuk itu update terus blog ini supaya anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.


EmoticonEmoticon