Kamis, 05 Juli 2018

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN-SM Dan BAN-PAUD


Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal ini kami bagikan dalam rangka memperbarui informasi yang mungkin Anda butuhkan. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 ini merupakan perbaruan dari Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Pendidikan saat ini.

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018

Berikut kami uraikan beberapa point penting yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018:
  • Pasal 2 berisi tentang Kelembagaan BAN
(1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas: a. BAN-S/M untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal; dan b. BAN PAUD dan PNF untuk Satuan Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Nonformal.

(2) BAN merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  • Pasal 3 berisi tentang Susunan Organisasi BAN
(1) Anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

(2) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

(3) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(4) Anggota BAN ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul tim seleksi.

(5) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.

(6) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan berdasarkan tugas dari Menteri.

(7) Ketua BAN bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas BAN.

(8) Sekretaris BAN bertugas: a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugasnya.

  • Pasal 4 berisi tentang Seleksi Anggota BAN
(1) Pemilihan anggota BAN dilakukan oleh tim seleksi.

(2) Tim seleksi ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tim seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sekretaris unit utama terkait, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

  • Pasal 5 berisi tentang Persyaratan menjadi anggota BAN 
Syarat menjadi anggota BAN: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.
  • Pasal 6 berisi tentang Masa Jabatan Anggota BAN 
(1) Masa jabatan anggota BAN dalam 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris BAN dalam 1 (satu) periode keanggotaan yang sama selama 5 (lima) tahun.

(3) Dalam hal anggota BAN berakhir karena habis masa jabatannya, Menteri dapat mengangkat kembali paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

  • Pasal 7 berisi tentang Masa Jabatan Anggota BAN 
(1) Anggota BAN berakhir dari jabatan apabila: a. berakhirnya masa jabatan; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; atau d. meninggal dunia.

(2) Anggota BAN dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(3) Pemberhentian anggota BAN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan karena: a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; b. menjalani hukuman; c. menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau d. berhalangan tetap.

(4) Anggota BAN yang berakhir dari jabatannya dengan alasan dilakukan penggantian.

(5) Penggantian anggota BAN yang berakhir dari jabatannya diajukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri.

  • Pasal 8 berisi tentang Tugas BAN
Tugas BAN meliputi: a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri; c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi; d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi; e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian; f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi; g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi; h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi; i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan; j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri; k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan l. melaksanakan ketatausahaan BAN.

  • Pasal 9 berisi tentang:
(1) Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim ahli berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bekerja penuh waktu.

(3) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN.

(4) Tim seleksi terdiri atas anggota BAN.

(5) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(6) Masa jabatan tim ahli dalam 1 (satu) periode selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik.

(7) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.

(8) Tim ahli bertugas membantu BAN dalam: a. mengembangkan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi Akreditasi secara elektronik (eAkreditasi); b. menyiapkan bahan pemetaan, target, dan rencana pelaksanaan kegiatan Akreditasi; c. menyiapkan peta rencana Akreditasi kepada anggota BAN berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan melalui evaluasi diri; d. menyiapkan bahan evaluasi penugasan dan kinerja asesor; e. menyiapkan laporan kepada anggota BAN atas validitas laporan hasil visitasi; f. menyiapkan laporan bahan verifikasi atas laporan validasi BAN Provinsi; g. memantau pelaksanaan Akreditasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan proses Akreditasi untuk tindak lanjut anggota BAN; h. menyiapkan evaluasi kelengkapan bahan publikasi; i. mengelola, mengolah, dan menganalisis data hasil Akreditasi;j. melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan Akreditasi; dan k. memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian.

(9) Tim asesor terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

(11) Tim ad hoc ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN untuk membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

(12) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(13) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN. 


Untuk lebih lengkapnya, silakan Anda pelajari Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN-SM Dan BAN-PAUD yang file-nya dapat Anda unduh pada link yang sudah kami sediakan di bawah ini:

Download Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BAN-SM Dan BAN-PAUD


Demikian informasi tentang Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 . Semoga dapat bermanfaat. Kritik dan saran saya harapkan untuk bahan perbaikan blog ini pada masa yang akan datang. Blog komunitaspkb.com ini merupakan blog informasi dan berita terkini seputar dunia pendidikan seperti informasi PPG Dalam Jabatan, UKG, PKG, Sertifikasi, CPNS, Inpasing, PKB dan info penting lainnya. Untuk itu update terus blog ini supaya anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.


EmoticonEmoticon